Pemerintah mulai menjalankan program Sekolah Nasional
Terintegrasi (SNT) sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi
anak-anak di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, SNT merupakan program Presiden
Prabowo Subianto yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu manajemen
sekolah.
“Sekolah Nasional Terintegrasi ini pertama tentu saja harus
ada transformasi kelembagaan, yang tadinya dua sekolah sekarang menjadi satu
sekolah dengan satu manajemen,” ujarnya, Senin (10/8).
Selain secara kelembagaan, integrasi juga dilakukan dalam
hal infrastruktur dan pembelajaran. Fasilitas seperti sarana olahraga dan
laboratorium dapat digunakan secara terpadu.
"Tahap awal, SNT menampung siswa dari 17 SMP di
berbagai daerah, mulai dari Aceh, Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan Utara
hingga Nusa Tenggara Timur. Siswa juga dipilih berdasarkan prestasi akademik
maupun nonakademik, termasuk olahraga dan seni budaya," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul
Mu’ti mengatakan, SNT menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan keunggulan
di bidang bahasa, akademik, olahraga, dan bidang lainnya.
“Memang kita batasi karena menjaga mutu, jenjang SMP dan SMA
masing-masing hanya menerima 40 siswa dalam satu angkatan atau total 80 siswa
per sekolah," ucap Mu'ti.
Seleksi siswa dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala
sekolah dan kepala daerah, nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), kemampuan
akademik maupun nonakademik, serta hasil tes skolastik.
Para siswa juga mendapatkan pendidikan secara gratis dan
beasiswa penuh, termasuk dukungan sarana dan prasarana.
"Lulusan SMP SNT nantinya dapat langsung melanjutkan ke
SMA SNT tanpa mengikuti seleksi ulang, sementara lulusan SMA diharapkan mampu
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri sesuai
kemampuan masing-masing," jelasnya.
Untuk pengembangan ke depan, pemerintah mengubah konsep awal
SNT. Sekolah tidak lagi ditargetkan hadir di setiap kecamatan, melainkan satu
sekolah di setiap kabupaten atau kota. Sekolah juga tidak menerapkan sistem
asrama agar siswa tetap dapat tinggal di daerah masing-masing.
Pemerintah membutuhkan dukungan kepala daerah, terutama
dalam penyediaan lahan dan pembangunan SNT, agar program tersebut dapat
diperluas ke berbagai daerah.
sumber:kumparan.com
.jpg)
