Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya potensi
penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta
perangkat daerah, termasuk TNI dan Polri ikut mengawasi operasional Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG agar tidak ada
penyalahgunaan anggaran negara.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan
peresmian lima bendungan yang berlangsung di Bendungan Meninting, Kabupaten
Lombok barat, pada Jumat (10/7).
Ia meminta gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk
memeriksa seluruh SPPG di wilayah masing-masing. Mereka diminta segera
melaporkan temuan masalah kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung
kepada Presiden.
“Kita mengerti dan kita sadar, banyak juga yang
menyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling. Maka saya minta Gubernur,
Bupati, Camat, Kepala Desa, boleh periksa semua dapur MBG,” kata Prabowo
sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga memerintahkan komandan distrik militer
(Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga kepala kepolisian sektor
(Kapolsek) dapat memeriksa operasional SPPG.
Anggaran program makan bergizi gratis (ANTARA FOTO/Adeng
Bustomi/wsj.)
.jpg)
