Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyatakan sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.
Audiensi berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan diikuti oleh perwakilan organisasi mahasiswa serta jajaran pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah guna membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga pelayanan publik.
Dalam penyampaiannya, perwakilan mahasiswa menyoroti sejumlah isu yang dianggap memerlukan perhatian serius. Mereka menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Selain menyampaikan aspirasi, mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut mereka, pernyataan tersebut merupakan bagian dari penyampaian pendapat yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perwakilan pemerintah daerah yang menerima audiensi menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan mahasiswa. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi dan penyusunan kebijakan ke depan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Suasana audiensi berlangsung tertib dengan masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan argumentasinya secara bergantian. Dialog tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam mendorong pembangunan yang lebih partisipatif.
Pengamat menilai keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan masukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat merespons setiap aspirasi secara terbuka agar tercipta hubungan yang konstruktif antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.
Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang baik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur. [KC.00/Riskapah]
.jpg)
