CIANJUR, Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang semestinya diterima peserta didik di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Cianjur kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah orang tua siswa mengaku telah menerima pengembalian dana bantuan pendidikan yang sebelumnya diduga tidak tersalurkan secara utuh sejak beberapa tahun lalu. Namun, nominal yang diterima disebut belum sepenuhnya sesuai dengan hak yang semestinya diterima.
Peristiwa tersebut terjadi di SDN Nyalindung, Kabupaten Cianjur. Dugaan penyelewengan dana bantuan pendidikan disebut berlangsung sejak 2019 dan baru mencuat setelah adanya keluhan dari sejumlah wali murid. Menindaklanjuti persoalan tersebut, dilakukan proses pengembalian dana kepada para penerima manfaat sebagai bentuk penyelesaian awal.
Sejumlah orang tua siswa mengungkapkan bahwa dana yang telah dikembalikan baru mencapai sekitar 60 persen dari total bantuan yang seharusnya diterima. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari para wali murid mengenai sisa dana yang belum mereka peroleh. Mereka berharap seluruh hak peserta didik dapat dikembalikan secara penuh sesuai ketentuan program.
Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga yang memenuhi persyaratan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga kebutuhan penunjang proses belajar mengajar sehingga penyalurannya harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Menanggapi persoalan itu, pihak terkait dikabarkan mulai melakukan penelusuran terhadap proses penyaluran dana PIP di sekolah tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kronologi, pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada lagi peserta didik yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun dugaan penyalahgunaan bantuan pendidikan.
Praktisi pendidikan menilai kasus seperti ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap seluruh program bantuan pemerintah di lingkungan sekolah. Selain pengawasan dari instansi terkait, keterlibatan komite sekolah dan orang tua dinilai sangat diperlukan agar proses pencairan bantuan dapat dipantau secara terbuka.
Para orang tua berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adil dan tuntas. Mereka juga meminta agar mekanisme penyaluran bantuan pendidikan ke depan lebih transparan sehingga seluruh penerima manfaat dapat mengetahui besaran dana yang menjadi hak masing-masing.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak peserta didik untuk memperoleh dukungan pendidikan dari pemerintah. Diharapkan hasil penelusuran yang dilakukan pihak berwenang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi bahan evaluasi agar penyaluran Program Indonesia Pintar di Kabupaten Cianjur berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran.[KC.00/Risakapah]
.jpg)
