 |
| Penulis : Asep Moh Muhsin |
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah pun terus berupaya menghadirkan berbagai program pendidikan untuk memperluas akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian publik adalah Sekolah Maung, yang digadang-gadang sebagai model pendidikan unggulan untuk mencetak generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi.
Namun di tengah semangat pemerataan pendidikan tersebut, muncul pertanyaan yang mengusik rasa keadilan masyarakat: bagaimana jika Sekolah Maung yang dibangun dengan dukungan pemerintah justru menerapkan biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi sebagian besar rakyat?
Pada dasarnya, setiap program pendidikan yang lahir dari kebijakan pemerintah diharapkan menjadi sarana untuk memperluas kesempatan belajar, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ketika sebuah sekolah yang mengusung nama dan semangat pembangunan daerah ternyata mensyaratkan biaya masuk atau biaya pendidikan yang cukup tinggi, maka muncul kesan bahwa akses pendidikan berkualitas hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Anak-anak dari keluarga mampu dapat dengan mudah mengakses fasilitas terbaik, sementara mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu harus menerima kenyataan bahwa sekolah unggulan tersebut berada di luar jangkauan.
Pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar dengan tujuan mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Berbagai bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), BOS, hingga pembangunan sarana pendidikan dilakukan agar tidak ada anak yang tertinggal.
Karena itu, akan menjadi sebuah kontradiksi apabila sekolah yang mendapatkan dukungan pemerintah justru membebankan biaya tinggi kepada peserta didik. Masyarakat tentu akan mempertanyakan apakah tujuan utama sekolah tersebut adalah memberikan layanan pendidikan kepada seluruh rakyat atau justru menjadi institusi eksklusif yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.
Sekolah yang berbiaya tinggi secara tidak langsung berpotensi menciptakan segregasi sosial. Anak-anak akan terpisah berdasarkan kemampuan ekonomi keluarganya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar jurang kesenjangan sosial karena kualitas pendidikan yang diterima menjadi berbeda.
Padahal, salah satu fungsi pendidikan adalah menjadi alat mobilitas sosial, yaitu memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa dibatasi latar belakang ekonomi.
Mewujudkan sekolah unggulan tentu membutuhkan biaya. Fasilitas modern, tenaga pendidik berkualitas, dan program pembelajaran yang inovatif memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Namun, kualitas pendidikan seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan prinsip aksesibilitas.
Pemerintah dapat menghadirkan berbagai skema pembiayaan, seperti subsidi silang, beasiswa penuh bagi keluarga tidak mampu, atau pembiayaan melalui APBD dan APBN agar sekolah unggulan tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sekolah Maung lahir dengan harapan menjadi simbol kemajuan pendidikan dan kebanggaan daerah. Namun harapan tersebut dapat berubah menjadi ironi apabila sekolah yang seharusnya menjadi milik rakyat justru sulit dijangkau oleh rakyat itu sendiri.
Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir orang. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh anak bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Sebab ukuran keberhasilan sebuah sekolah bukan hanya terletak pada kemegahan fasilitasnya, tetapi juga pada sejauh mana sekolah tersebut mampu membuka pintu kesempatan bagi semua anak tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya.
.jpeg)
